Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid RDPU dengan KOMNAS HAM, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) dalam rangka penyusunan Prolegnas RUU Tahun 2025-2029 dan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2025 di Selasas Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024). Foto : Azka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Muhammad Kholid menyoroti RUU perampasan aset yang saat ini belum dibahas kembali oleh DPR RI. Menurutnya, RUU perampasan aset perlu masuk menjadi hal prioritas bagi Baleg. Pasalnya, selama 10 tahun pemerintahan presiden RI Joko Widodo, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Indonesia stagnan di angka 34.

“Tahun 2014 sekitar IPK-nya itu 34. Sekarang IPK-nya sama, 34. Gak kemana-mana. Dan implikasinya banyak. Satu, terhadap demokrasi. Dua, terhadap hukum, Tiga, terhadap ekonomi,” ujar Kholid kepada Parlementaria di Selasas Gedung Nusantara I DPR RI, Jakarta, Selasa (29/10/2024)

Lebih lanjut, ia menilai Indeks Persepsi Korupsi akan naik ketika pemerintahan itu bersih dan pemberantasan korupsi bagus. Kedua hal itu pun nantinya berdampak pula pada investasi yang berjalan dengan baik.

“Kalau meminjam mentor saya, Bang Faisal Basri. Bang Faisal selalu bilang, permasalahan utama terkait ekonomi di Indonesia itu adalah institusi. Institusi apa? Pemerintahan atau rule of the game yang tidak apply dengan investasi. Apa itu? Pemerintahan yang bersih. Dan di sinilah, seperti pidatonya Pak Prabowo kan, seingat saya kalau 4 atau 5 kali masalah anti-korupsi itu disampaikan dalam pidato hari pertama pelantikan,” jelas politisi Fraksi PKS ini

Jika pemberantasan korupsi menjadi agenda utama Presiden Prabowo Subianto, lanjutnya, ia menilai RUU perampasan aset seharusnya bisa didorong bersama. Terlebih menurutnya, RUU Perampasan Aset ini bisa menjadi salah satu metode mitigasi orang atau pejabat negara untuk memperkaya diri dengan cara yang tidak benar.

“Itu teorinya namanya unexplained wealth. Kekayaan yang tiba-tiba tidak bisa dijelaskan,” lanjut Kholid.

Kehadiran RUU Perampasan Aset, menurutnya, juga dapat memberikan kepastian hukum bahwa bahwa di Indonesia penegakan hukum terkait pemerintah, pejabat negara yang bersih, itu ada dan tegak.

“Ketika illicit finance tadi, keuangan, kekayaan yang dia dapatkan secara tidak sah sampai keluar negeri, itu bisa ditarik. Artinya itu satu, memberikan kepastian hukum. Kita trust kembali kepada hukum kita,” terang legislator dapil Jabar VI ini.

Di samping itu, keuntungan lainnya dari keseriusan pemberantasan korupsi, yakni fiskal Indonesia juga akan mendapat tambahan penerimaan jika ditilik secara ekonomi.

Ia mengungkapkan, pemerintahan yang bersih ini menurutnya akan mudah jika ada keinginan besar dari para pemimpinnya. Terlebih, pidato presiden RI Prabowo beberapa waktu lalu itu memberikan angin segar sebenarnya.

“Secara message, pesan, politik, arahnya, beliau berkali-kali mengatakan anti-corruption, anti-corruption, anti-corruption. Jadi semoga itu menular. Dan DPR kan sekarang, DPR baru harapan baru,” ungkap Kholid.

“Ini menjadi tantangan buat kami, para anggota DPR, untuk bisa memenuhi ekspektasi itu. Dan ketika kita bisa memenuhi ekspektasi itu, insyaallah trust publik akan kembali lagi pada kami,” tutupnya. (hal/rdn)